DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Persetujuan Empat Raperda dan Penyampaian Hasil Reses

Acara rapat yang digelar secara Virtual tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kota Depok Yusuf Syahputra. Disampaikan Yusuf jumlah anggota yang hadir sebanyak 36 anggota baik melalui virtual maupun yang hadir dalam rapat sidang Paripurna pembahasan pengesahan empat Raperda dan juga penyampaian hasil reses masa sidang pertama ditahun 2021.

Rapat Paripurna DPRD Kota dibuka atas persetujuan Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Golkar dan PDIP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai PAN, yang masing-masing melakukan pelaporan secara tertulis dari hasil kegiatan reses yang dilakukan oleh setiap fraksi.

Pada kesempatan tersebut dari Fraksi Partai PKS Melakukan pencapaian laporan dari hasil kegiatan selama masa reses dari setiap kegiatan sesuai daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok, Dra. Sri Utami, M.M. menyampaikan aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi A diantaranya adalah mengenai masalah ketertiban umum dan keamanan lingkungan (Satpol PP), kebutuhan sarana wi-fi gratis untuk anak sekolah (Diskominfo), dan penyuluhan bahaya narkoba (BNN).

Masukan yang disampaikan antara lain terkait langkah penertiban atas potensi gangguan keamanan lingkungan, khususnya pada sebagian wilayah yang masih ada kumpulan anak muda di waktu malam, agar menjadi perhatian bersama aparat RT, RW, Kelurahan, Satpol PP dan lainnya. Berkenaan dengan kebutuhan Wi-fi gratis untuk sarana siswa belajar online (Daring) diharapkan dapat terus dilengkapi oleh Diskominfo di seluruh wilayah kelurahan, dengan tetap memperhatikan pemanfaatan jaringan internet hanya untuk hal positif.

Untuk penyuluhan bahaya narkoba juga diharapkan dapat dilakukan secara rutin, khususnya bagi generasi muda di lingkungan masyarakat.

Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi B antara lain mengenai fasilitasi dan pemberdayaan ekonomi warga yang terdampak pandemi covid, khususnya bagi para pemuda, karang taruna dan ibu-ibu, berupa kegiatan pelatihan, bantuan permodalan, bantuan peralatan produksi, bantuan pemasaran, dan lainnya. Agar menjadi perhatian Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Industri, dan lainnya.

Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi C antara lain mengenai usulan perbaikan jalan lingkungan, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air dan gorong-gorong, turab kali, normalisasi setu, penanganan masalah banjir, penanganan sampah liar dan sampah di TPS yang tidak terangkut, perhatian pada Bank Sampah, bantuan motor gerobak sampah, pembangunan septic tank komunal, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembangunan Rumah Tidak Layah Huni (RTLH), penambahan dan perbaikan PJU, dan sebagainya. Agar menjadi perhatian Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi D antara lain mengenai bantuan jaring pengaman sosial terkait covid, perbaikan proses verifikasi dan validasi DTKS untuk bantuan kesehatan dan bantuan sosial warga kurang mampu, penanganan masalah kesejahteraan sosial anak jalanan dan pengemis, pengamen anak silver di jalanan, peningkatan kesejahteraan kader posyandu, PKK, Karang Taruna, majelis taklim, DKM Masjid, insentif guru TPA, pembangunan SMA/SMP dan Madrasah, bantuan pembangunan Masjid dan Majelis Taklim, fasilitas untuk sarana belajar daring, sarana mengaji, alat musik hadrah/marawis, sound system, sarana prasarana olahraga dan seni budaya, penambahan puskesmas kelurahan, pelayanan KIS dan BPJS, pengadaan dan penambahan ambulans pasien di tiap kelurahan/puskesmas, bantuan ambulans jenazah untuk Masjid, dan sebagainya. Agar menjadi perhatian Dinas Sosial, DPAPMK, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah bidang Sosial Keagamaan, dan lainnya.

Rincian catatan reses para aleg FPKS ini kami lampirkan dalam laporan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Reses ini.

Lebih lanjut, Fraksi PKS juga menyampaikan beberapa aspirasi dari warga masyarakat dimasa reses itu, dan memberikan rekomendasinya sebagai berikut :

Pemkot diminta untuk terus memprioritaskan penanganan terkait kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, baik dari aspek kesehatan, kesejahteraan sosial, maupun pemberdayaan ekonomi. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai elemen swasta dan masyarakat, media dan sebagainya, hendaknya terus dilakukan. Refocusing dan Realokasi APBD dilakukan dengan skala prioritas berbasis data kebutuhan di lapangan, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi.

Pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi dan perhatian utama dari warga Depok, untuk itu kami meminta agar program perbaikan jalan dan jembatan, normalisasi saluran air, turap kali dan setu, serta pemeliharaan jalan- jalan lingkungan yang rusak dan tetap dilanjutkan.

Untuk penanganan potensi banjir dimusim penghujan saat ini, agar Dinas PUPR dan Rumkin mengkaji lebih lanjut, bukan sekedar membangun saluran air yang meneruskan air, tetapi juga dengan pembuatan sumur resapan yang menampung air tanah di lingkungan warga untuk kebutuhan jangka panjang, sesuai dengan Perda Kota Hijau.

Perbaikan sarana ibadah (masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya), serta peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan Majelis Taklim, PKK, Karang Taruna dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan.

Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan program insentif perekonomian, termasuk bantuan untuk Koperasi dan UMKM, Pelatihan Wirausaha, Bantuan Permodalan dan Pemasaran Produk Depok, dan lain-lainnya. (Ida)