BOGOR, MEDIA FORWARD NEWS – Kebijakan Pemerintah Pusat meng’intruksikan kepada semua kepala daerah tingkat II Kota/Kabupaten seluruh Indonesia agar SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) secara elektronik harus diterapkan tahun 2019.
Hal tersebut diungkapkan sama oleh Walikota Bogor, DR. Bima Arya saat menggelar FGD (Focus Group Discussion) di Hotel Royal, Jalan Pajajaran baru-baru ini.
Intruksi kebijakan pusat melalui Pemerintah Daerah Kota Bogor yang ditangani oleh Bapenda Kota Bogor harus dijalani sesuai Kepres (Keputusan Presiden) bahwa PBB-P2 ( Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan ) secara online dan tidak berlaku lembaran kertas. Intruksi tersebut dilaksanakan mulai 2019 tahun depan.
Selaku Sekretaris Bapenda dan juga Plt. Kepala Bapenda Kota Bogor, R. An Andri Hikmat menuturkan dilaksanakannya FGD (Focus Group Discussion) adalah untuk mengimplementasikan SPPT elektronik untuk seluruh masyarakat Kota Bogor, agar mereka lebih mengerti dan paham nantinya.
Kesadaran masyarakat Kota Bogor tentang pelunasan pajak SPPT belum mencapai keseluruhan untuk membayar, sehingga Bapenda selalu melakukan yang terbaik dengan melakukan inovasi untuk mengembangkan sistem pemberitahuan secara online dengan kebijakan pusat agar bersinergi.
Lanjut Aan An, tidak terpikir selama SPPT diterapkan secara selembar kertas dan didistribusikan melalui kelurahaan dan langsung ke tangan WP (Wajib Pajak) pastinya memakan waktu lama dibandingkan secara online, tinggal klik situs wesfsite.
Selaku Walikota Bogor, DR. Bima Arya menambahkan keuangan daerah merupakan prioritas pertama untuk pembangunan daerahnya serta memaksimalkan pendapatan, agar penggelolaan keuangan daerah dapat harmonis dalam penggelolaanya.
Dengan pelaksanaan tekhnologi canggih secara online yang sudah berlaku dan diterapkan, maka Kota Bogor sebagai Kota Cerdas (Smart City) akan mampu meminimalisir untuk mencegah manipulasi.
Bima berharap dengan terlaksananya sistem oline SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) untuk kedepannya nanti, agar PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Bogor dapat terkejar dan memenuhi target capaiannya. (Ad/Herta)
