DEPOK, MEDIA FORWARD NEWS – Walikota Depok, Mohammad Idris membuka acara Musrenbang Tingkat Kota Depok tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata jalan Margonda Raya Kota Depok Hall Dwidjosewojo, Rabu 13 – 14 Maret 2019.
Hadir diacara ini Walikota Depok KH.Mohammad Idris sekaligus membuka acara ini didampingi oleh Wakil Walikota Depok H.Pradi Supriatna, Sekretaris Daerah drg.Hardiono, Drs.H.Daddy Iskandar .M.M mewakili Gubernur Jawa Barat, Kepala Desa Sukajaya Sukabumi Deden Kunaefi, Ketua TP.PKK Kota Depok Hj.Elly Farida ,Hadir pula Wakil Ketua DPRD Yeti Wulandari dan Anggota DPRD lainnya, Perwakilan Bappenas, Perwakilan Provinsi, Dandim 0508 Depok Letkol Inf.Eko Syahputra, Kapolresta Depok atau yang mewakili, Kepala OPD, Camat, Lurah, LPM, Karang Taruna, Komunitas dan masih banyak lainnya.
Selaku Walikota Depok KH.Mohammad Idris dalam sambutannya menyampaikan bahwa, “Pertemuan di Musrenbang Tingkat Kota Depok tahun 2019 ini adalah merupakan dalam rangka menyempurnakan RKPD untuk tahun 2020 masih dalam lingkup visi misi dan program unggulan yang tertuang didalam RPJMD 2016-2021, “ucap Idris.
“Prediksi kemampuan APBD Tahun 2020 dengan usulan-usulan khususnya dari OPD masih adanya selisih anggaran yakni kurang Rp 500 milyar ini belum termasuk Pokok Pikiran dari Dewan dan Aspirasi Walikota dan Wakil Walikota, untuk dipahami nantinya ada usulan dari OPD yang terpending dan direalisasikan pada tahun 2021 dalam arti itulah bahwa anggaran APBD kita kurang dan di Tahun 2020 kita menginginkan pembangunan infrastruktur yang menonjol, yang jelas ada phisiknya,” ungkap Idris.
“Dari penelitian di TPA Cipayung untuk saat ini sampah warga Depok untuk setiap harinya terbuang dan ditampung di TPA Cipayung sekitar 900 ton/ hari, kemudian saya instruksikan untuk meneliti Indek Resiko dan hasilnya adalah masih dibawah ambang Warning yakni dengan nilai 420, apabila Indek Resiko sudah mencapai 600 s/d 1000 maka konsekuensinya TPA Cipayung harus ditutup, ” papar Idris.
“Ada solusi bantuan dari Kementerian untuk mengurangi sampah yakni mesin penghasi energy dan Bricket untuk masak dari sampah organik 3 ton/per hari, alangkah sejalan apabila di 11 Kecamatan memiliki mesin ini dalam program Waste Energy, untuk itu perlu adanya pemahaman tentang program prioritas mana yang diutamakan membangun jalan-jalan di perkampungan atau mengurangi/mengentaskan sampah,” papar Idris.
“Satu hal lagi tentang Perda RT, RW dan LPM sudah selesai di revisi oleh rekan-rekan DPRD, Pemerintah Kota (Pemkot) akan menaikkan insentif RT, RW dan LPM sejumlah Rp 500 ribu, namun tentunya didukung dengan semacam Pakta Integritas dari Peraturan Walikota (Perwal), contoh budaya sampah, drainase di wilayah/ di lingkungannya sudah di tata secara apik dengan warganya dalam membantu program Pemerintah, demikian kiranya agar dapat dipahami,” pungkas Idris. (Koes)
